SINAR KOTA, JAKARTA – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., selaku Pembina Harian Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri), resmi melantik Pengurus Pimpinan Pusat KBPP Polri Masa Bakti 2026–2031.
Pelantikan berlangsung di Gedung Bhakti Dharma Waspada, STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Rabu 29 Juli 2026 dan diikuti secara hybrid oleh jajaran 36 Polda serta pengurus hingga tingkat Polres secara daring.
Momentum Konsolidasi Nasional KBPP Polri
Pelantikan ini bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan. Bagi KBPP Polri, ini menjadi momentum awal konsolidasi organisasi secara nasional untuk memperkuat soliditas, menyelaraskan program kerja, dan memperluas peran sebagai wadah pemersatu keluarga besar Polri.
Dengan kepengurusan baru, KBPP Polri menargetkan penguatan tata kelola organisasi yang lebih modern, inklusif, dan akuntabel. Tujuannya jelas: memperbesar kontribusi nyata kepada masyarakat dan menjadi mitra strategis Polri dalam mendukung pembangunan nasional.
Acara pelantikan dihadiri jajaran Pembina, Penasihat, serta pengurus KBPP Polri dari berbagai daerah. Kehadiran secara daring dari 36 Polda menunjukkan komitmen organisasi untuk bergerak serentak dari pusat hingga ke daerah.
Arah Wakapolri: Profesional, Adaptif, dan Berintegritas
Dalam amanatnya, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa kepengurusan baru mengemban amanah besar. Ia mengingatkan bahwa tantangan organisasi ke depan semakin kompleks sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang profesional, adaptif, dan berintegritas.
“Jadikan pelantikan ini sebagai awal kerja bersama untuk memperkuat organisasi dan memperbesar kontribusi kepada masyarakat. Bangun kolaborasi, jaga soliditas, dan hadirkan karya nyata yang memberi manfaat bagi bangsa,” tegas Wakapolri.
Menurut Dedi Prasetyo, KBPP Polri memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara Polri dengan masyarakat. Karena itu, organisasi harus mampu menghadirkan program yang menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya kegiatan seremonial.
Wakapolri juga menekankan pentingnya menjaga nama baik institusi Polri melalui setiap langkah dan program KBPP Polri. Soliditas internal, sinergi dengan Polda, serta kolaborasi dengan stakeholder menjadi kunci keberhasilan organisasi lima tahun ke depan.
Ketua Umum: Kepengurusan Baru Berbasis Legalitas Kuat
Di tempat yang sama, Ketua Umum KBPP Polri AH Bimo Suryono, S.E., S.H. menyampaikan bahwa kepengurusan baru telah memperoleh pengesahan resmi dari Kementerian Hukum.
Pengesahan tersebut menjadi landasan kuat bagi KBPP Polri untuk menjalankan roda organisasi secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Dengan adanya legalitas ini, kami siap menjalankan program kerja secara lebih terstruktur dan terukur. Ini juga bentuk komitmen kami untuk membawa KBPP Polri menuju tata kelola organisasi yang modern,” ujar Bimo.
Bimo menambahkan, kepengurusan 2026–2031 akan fokus pada penguatan dari pusat hingga daerah. Salah satu langkah awal adalah konsolidasi data dan pembaruan basis data keluarga besar Polri agar setiap program bisa tepat sasaran.
Program Prioritas: SDM, UMKM, dan Pengabdian Masyarakat
Kepengurusan baru KBPP Polri menetapkan sejumlah program prioritas untuk lima tahun ke depan. Program tersebut dirancang untuk memperkuat peran organisasi sekaligus memberi dampak langsung kepada masyarakat.
1. Penguatan Tata Kelola dan SDM
KBPP Polri akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengurus melalui pelatihan, workshop, dan pembinaan. Tujuannya agar pengurus di pusat hingga daerah memiliki kompetensi yang sama dalam menjalankan organisasi.
2. Pemberdayaan UMKM Keluarga Besar Polri
Program pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu fokus. KBPP Polri akan mendorong lahirnya wirausaha baru dari keluarga besar Polri melalui pelatihan, akses permodalan, dan kemitraan.
3. Pendidikan dan Pembinaan Generasi Muda
KBPP Polri menargetkan pembinaan generasi muda keluarga besar Polri agar memiliki karakter, prestasi, dan wawasan kebangsaan. Program beasiswa, pelatihan kepemimpinan, dan kegiatan positif akan digencarkan.
4. Kegiatan Sosial dan Kemanusiaan
Sebagai organisasi sosial, KBPP Polri akan memperluas kegiatan kemanusiaan seperti bakti sosial, bantuan bencana, dan program kesehatan masyarakat. Ini menjadi wujud nyata pengabdian KBPP Polri kepada bangsa.
Harapan Baru untuk KBPP Polri yang Modern dan Inklusif
Dengan dimulainya kepengurusan baru dan konsolidasi nasional yang melibatkan 36 Polda, KBPP Polri diharapkan semakin solid. Organisasi ini ditargetkan menjadi wadah yang modern, inklusif, dan profesional.
KBPP Polri juga ingin memperkuat posisinya sebagai mitra strategis Polri. Melalui program-programnya, organisasi akan memperluas pengabdian kepada masyarakat dan mendukung visi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Pelantikan pengurus pusat ini menjadi titik awal. Tantangan selanjutnya adalah menerjemahkan visi tersebut ke dalam kerja nyata di daerah. Jika soliditas dan sinergi terjaga, KBPP Polri 2026–2031 diyakini mampu menjadi organisasi keluarga besar Polri yang berpengaruh dan memberi manfaat luas.
Keluarga Besar Putra Putri Polri adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi putra-putri insan Polri. KBPP Polri berkomitmen mendukung tugas Polri dan berkontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. (Red/Ymn)
